Penyadapan dalam uu ite download

Undang perubahan uu informasi dan transaksi elektronik a. Uu informasi dan transaksi elektronik sudah disahkan. Intersepsi atau penyadapan menurut uu ite adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan. Sedangkan pelanggaran penyadapan menurut uu ite maksimal 10 tahun penjara, pasal 31 uu ite melarang penyadapan. Undangundang yang memberikan defenisi tentang intercepsi atau penyadapan, beberapa diantaranya yaitu uu narkotika dan uu ite, pasal. Ahmad ramli, dinamika konvergensi hukum telematlka dalam sistem. Uu ite atau undangundang informasi dan transaksi elektronik adalah peraturan undangundang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penyadapan oleh kpk dalam perspektif due process of law.

Latar belakang globalisasi yang bergulir sejak tahun 1980an, bukan saja terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi in casu pertumbuhan dunia siber cyberspace. Download uu ite lengkap disini pengertian uu ite undangundang informasi dan transaksi elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada di wilayah hukum indonesia maupun di luar wilayah hukum indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum indonesia danatau di. Jakarta,kominfo kepala pusat informasi dan humas kominfo gatot s dewa broto mengatakan, uu telekomunikasi dan uu ite dapat diberlakukan dan tercantum pada pasal 40 dalam uu telekomunikasi yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik danatau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Uu ite yang belum lama ini direvisi, berlaku mulai hari ini. Uu ite dalam pasal 5 ini, mengenai dokumen atau syarat bukti hukum yang sah untuk digunakan dipengadilan.

Penyadapan langgar uu telekomunikasi dan uu ite kominfo. Undangundang uu tentang ite informasi dan transaksi elektronik. Uu ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada di wilayah. Lebih lengkapnya tentang undangundang ite no 11 tahun 2008 bisa anda download di bawah ini. Salah satu contohnya adalah dengan menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik adalah delik aduan, bukan delik biasa, dan pada perubahan uuite adanya pengurangan hukuman dan pengurangan jumlah denda. Hukuman uu ite denda pelangaran uu ite isi lengkap uu ite uud ite 2016. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik danatau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat. Undangundang informasi dan transaksi elektronik ite. Pengantar di era modern seperti sekarang ini, teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas kehidupan manusia. Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat 1 uu. Penjelasan pasal 30 uu ri no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik f. Uu ite pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai uu no. Penjelasan pasal 31 uu ri no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik g.

Ini 7 poin utama revisi uu ite yang mulai diberlakukan. Pertanyaan selanjutnya, apakah melacak hp orang lain, termasuk tindakan penyadapan. Pasal 27 ayat 3 uu ite menjadi polemik selama bertahuntahun, tentu. Policy brief seri internet dan ham februari 2016 pg. Uu ite berperan baik dalam menjaga ketertiban umum dari potensi potensi buruk. Cyber law atau undangundang informasi dan transaksi elektronik uu ite sendiri baru ada di indonesia dan telah disahkan oleh dpr pada tanggal 25 maret 2008. Setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama tiga hari, maka wajib meminta penetapan kepada ketua. A khirakhir ini kasus pelanggaran undangundang ite baik yang terjadi dalam bermasyarakat, dunia pendidikan, juga berkaitan politik sudah kerap terjadi, tanpa sadar telah melanggar uu ite informasi dan transaksi elektronik no 11 tahun 2008. Sebelum menjawab lebih jauh pertanyaan ini, perlu diketahui, bagaimana penyadapan menurut ketentuan yang berlaku. Jakarta ruu perubahan uu ite telah disahkan menjadi uu nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu ite 2511. Kemudian juga tentang kesiapan aparat dalam implementasi uu ite.

Uu ite undang undang informasi dan transaksi elektronik indonesia undangundang informasi dan transaksi elektronik atau undang undang nomor 11 tahun 2008 atau uu ite adalah uu yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Pasal 1 tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orangorang yang bertindak untuk danatau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 uu ite. Uu penguatan ini dalam kerangka tik sehat dan penguatan kebangsaan penghormatan hak individu perlunya penguatan uu terkait penyadapan dalam konteks hak asasi manusia mencegah multitafsir pasalpasal dalam uu perlunya pengaturan hak untuk dilupakan. Seperti dikutip detikinet dari undangundang informasi dan transaksi elektronik ite. Contoh kasus pelanggaran undangundang ite no 11 tahun. Amerika, china dan singapore melengkapi implementasi cyberlaw dengan kesiapan aparat. Uu ite yang baru mengikuti putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan intersepsi tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti. Inilah isi uu ite yang baru tahun 2016 indoamaterasu.

Seperti dikutip detikinet dari undangundang informasi dan transaksi elektronik ite yang disahkan selasa siang. Diharapkan dengan adanya uu ite dapat menjadi pedoman dan payung hukum terhadap penerapan teknologi informasi. Uu ite undang undang informasi dan transaksi elektronik. Hasil penyadapan kpk sebagai alat bukti dalam perspektif kitab undangundang hukum acara pidana dan undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik aspek hukum tindakan penyadapan jenis penelitian jenis data dan sumber data kasuskasus terkait tindakan penyadapan oleh komisi pemberantasan korupsi kpk kesimpulan. Kali ini kelompok kami ingin mengulas tentang kasus kasus yang melanggar uu ite tahun 2008 pasal 27 sampai 37 berikut contoh pelanggaranya pasal 27. Menurut pasal 31 uu ite bertentangan dengan uud 1945 dan tidak mempunyai kekuatan tetap, karena penyadapan itu sendiri merupakan bentuk pambatasan atas privasi seseorang dan melanggar hak asasi manusia. Contoh kasus pelanggaran uu ite no 11 tahun 2008 pasal 27. Jadi mk telah mengeluarkan undangundang mengenai sah tidaknya sebuah dokumen atau barang bukti yang digunakan dalam proses hukum pengadilan yang diambil atau direkam oleh pihak terkait dengan proses penyadapan dan intersepsi tanpa seizin. Uu ite undang undang informasi dan transaksi elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada di wilayah hukum indonesia maupun di luar wilayah hukum indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum indonesia danatau di luar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan. Pada undang undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi uu no. Isi uu ite yang di revisi berlaku mulai 28 november 2016. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 uu ite, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan informasi elektronik danatau dokumen elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam penjelasan pasal 5 uu ite. Melihat dari rumusan pasal 31 uu ite tentang larangan penyadapan atau intersepsi di atas, ini menunjukkan bahwa selain pihak yang berwenang dalam rangka penegakan hukum, dilarang melakukan penyadapan. Di samping itu, mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28j ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya.

Selain soal pencemaran nama baik, sukamta juga menyoroti potensi pasal karet dalam pasal 31 uu ite yang mengatur tentang penyadapan dan intersepsi. Jangan sampai uu ite pasal 27 ayat 3 ini menambah deretan korban lagi ke depannya, ujar anggota dpr dari fraksi pks beberapa waktu silam. Uu ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. Dalam artikel tindakan penyadapan dalam rangka penegakan hukum harus diatur dalam uu hukum acara pidana yang kami akses dari laman institute for criminal justice reform icjr, lsm yang peduli pada isu pembaharuan hukum pidana indonesia, dijelaskan bahwa ketentuan pasal 31 uu ite sekarang pasal 31 uu 192016 mempunyai maksud. Undangundang uu nomor 11 tahun 2008 tentang ite informasi dan transaksi elektronik.

Ulasan tentang informasi dan transaksi elektronik ite. Undangundang informasi dan transaksi elektronik disingkat uu ite atau undangundang nomor 11 tahun 2008 adalah uu yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Terlihat jelas bahwa pasal tentang penghinaan, pencemaran, berita kebencian, permusuhan, ancaman dan menakutnakuti ini cukup mendominasi di daftar perbuatan yang dilarang menurut uu ite. Cyber law bagi indonesia implikasi perkembangan dunia cyber hadirnya masyarakat informasi information society yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia di milenium ketiga antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai akiivitas kehidupan manusia, bukan saja di negaranegara maju tapi juga di negaranegara berkembang. Nyaris berbulanbulan kasus ini mendapat sorotan masyarakat lewat media elektronik, media cetak dan jaringan sosial seperti facebook dan twitter. Undangundang informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa disingkat dengan uu ite yang diterbitkan pada 25 maret 2008. Undangundang uu tentang ite informasi dan transaksi.

Dengan demikian, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan informasi elektronik danatau dokumen elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam penjelasan pasal 5 uu ite. Undangundang republik indonesia nomor 11 tahun 2008. Catatan kritis ruu perubahan uu ite linkedin slideshare. Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa revisi uuite justru menimbulkan kesan yang lebih humanis dibandingkan dengan sebelumnya. Aksi penyadapan dan aturan main menurut uu cnn indonesia.

Uu ite terdiri dari bab dan 54 pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Pasal 31 ayat 3 uu ite membolehkan penyadapan dilakukan dalam rangka. Dilarang melakukan penyadapan atas informasi dalam komputer milik orang lain. Inilah uu ite setelah hasil revisi terbaru pdf ofamni. Kasus prita mulyasari seperti yang kita ketahui, kasus prita mulyasari merupakan kasus pelanggaran terhadap uu ite yang mengemparkan indonesia. Untuk meminimalisirnya, sanksi tegas akan diberikan kepada mereka yang melakukan penyadapan. A khirakhir ini kasus pelanggaran undangundang ite baik yang terjadi dalam bermasyarakat, dunia pendidikan. Contoh kasus pelanggaran undangundang ite no 11 tahun 2008. Pasal 31 penyadapan, perubahan, penghilangan informasi pasal 32 pemindahan, perusakan dan membuka informasi rahasia. Ketiga, kewenangan penyadapan dan permintaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum harus ditetapkan berdasarkan uu. Demikian pula kemungkinan penyadapan yang dibolehkan dengan syarat yang berat pula yang diatur dalam pasal 31 ayat 3 uu ite yang menyebutkan, bahwa kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejasaan, dan atau institusi penegak hukum. Ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 56 uu telekomunikasi yaitu penjara maksimal 15 tahun penjara dan pasal 47 uu ite yaitu penjara maksimal 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak rp800. Seperti diatur dalam uu ite, uu no 40 tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Uu 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu 11 tahun 2008.

Pasal yang boleh disebut krusial dan sering dikritik adalah pasal 2729, wa bil khusus pasal 27 pasal 3 tentang muatan pencemaran nama baik. Pdf kajian mengenai undang undang tentang informasi dan. Aturan yang ada masih belum memberikan tata cara penyadapan yang jelas, seperti bagaimana prosedur pemberian izin, batas kewenangan, dan orang yang berwenang menyadap. Naskah undangundang tersebut tercatat dalam lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 251 dan tambahan lembaran negara nomor 5952. Undangundang ite dan peraturan serta regulasi untuk cyber.